PMII Purwakarta Tanyakan Perda No 24 Tahun 2009 Tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA)

Sudah menginjak satu tahun lebih kita di hadapi dengan situasi Covid-19 semua unsur terkena dampak entah itu dari Sektor Ekonomi, Sosial, Budaya, Pendidikan dan lain sebagainya, semua kalangan masyarakat dari atas sampai bawah terkena dampaknya tidak terlepas dari sektor Pendidikan. Pendidikan sangatlah penting bagi penerus bangsa seperti sudah di sebutkan oleh para ulama salaf “sybbaanul yaum rijaalul ghadd” yang artinya pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Maka dari itu sangatlah penting bagi pemuda/anak-anak penerus bangsa untuk tetap belajar, belajar tidak hanya di sekolah Pendidikan Formal saja akan tetapi Pendidikan agamapun mereka harus diperhatikan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 24 tahun 2009 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA). Dengan adanya Perda tersebut, diharapkan dapat menumbuhkembangkan pendidikan Islam khususnya bagi siswa sekolah dasar (SD) di Kabupaten Purwakarta.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua II PC PMII Purwakarta Ahmad Syarifudin, saat mengkaji tentang Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Wajib Belajar MDTA.
Wakil Ketua II PC PMII Purwakarta Ahmad Syarifudin mengingatkan kembali kepada Pemda Purwakarta untuk melaksanakan aturan kewajiban adanya ijazah MDTA masuk ke SMP dan peraturan yang ada didalam Perda no 24 thn 2009 tersebut. Tidak hanya dipakai untuk sesaat akan tetapi peraturan tersebut harus bisa dilakukan dan dilaksanakan sehingga bisa berdampak baik kepada MDTA “Kami menegaskan dan mengingatkan kembali kepada pemda Purwakarta untuk melaksanakan Perda tersebut. Dalam konteks keyakinan Islam, Perda ini untuk menguatkan moral dan akhlak. Ini kaitannya dengan program mengajar mengaji generasi yang akan datang,” tegasnya. Sedangkan peraturan pembelajaran untuk bertatap muka sudah mulai bisa dilakukan dengan ketentuan dan anjuran dari Kemenag RI, Kemendikbud, Kemenkes dan dari Satgas Covid-19.
Wakil ketua II mengungkapkan, melihat kondisi masyarakat terutama generasi muda di kabupaten Purwakarta ini bisa dibilang masih kurang dalam hal pengetahuannya tentang agama. Oleh karena itu, dengan adanya Perda ini maka dapat membentengi anak-anak penerus bangsa untuk dapat memahami pentingnya ilmu agama.
Dijelaskan, sesuai isi Perda dalam Pasal 3, wajib belajar MDTA berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan pendidikan Agama Islam bagi peserta didik yang belajar disekolah umum. Dan pada Pasal 4 poin d memberikan kemampuan sebagai bekal kontributif untuk berperan serta dalam membangun kesadaran dan toleransi antar umat beragama..
Mengacu kepada Pasal 20 setiap anak usia didik beragama Islam yang terdaftar dan/atau sedang mengikuti pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan formal setara pendidikan Dasar (SD) di kabupaten Purwakarta, wajib mengikuti pendidikan MDTA. Dan pasal 21 ayat 1 setiap orang tua siswa/wali/penanggungjawab yang bersangkutan yang melanggar ketentuan Pasal 20 di pidana kurungan selama lamanya 1 (satu) bulan atau denda paling banyak 1.000.000 (satu Juta rupiah) ayat 2 Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
Ditambahkan, mengutip isi Perda dalam Pasal 9 ayat 1 menyebutkan, tenaga pendidik MDTA merupakan tenaga professional, baik PNS non PNS yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penilaian dan pengabdian pada pendidikan MDTA.
Seperti pada Pasal 11 disebutkan Setiap tenaga pendidik mempunyai hak-hak sebagai berikut. a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan social dari lembaga atau intansi penyelenggara. b. memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja. c. Menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan dalam melaksanakan tugasnya. Selain Kepada peserta didik kami dari PC PMII Purwakarta mendorong kepada Pemerintah Daerah untuk bisa memperhatikan tenaga Pendidik sebagaimana yang sudah di jelaskan pada pasal 11 poin a, b dan c
Syarif menambahkan, bahwa perda ini sudah lama dibuat akan tetapi belum semua Peraturan ini dapat dilaksanakan harapan kami kepada Pemda Purwakarta ke depan untuk memaksimalkan penerapaan Perda MDTA ini maka pemda Kabupaten Purwakarta diharapkan membangun sarana dan prasarana pendukung serta bisa memperhatikan tenaga pendidik. Selain itu, mendorong agar pemda kabupaten purwakarta memperhatikan MDTA yang ada di Desa dan jauh di akses perkotaan.